BETANJAK.COM, KARIMUN- Bupati Karimun Ing. H. Iskandarsyah terus mencari solusi dan upaya taktis dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Karimun. Free Trade Zone (FTZ) yang menyeluruh di seluruh Kabupaten Karimun dan Ex Oficio dijabat oleh Bupati menjadi solusi kongkrit kemakmuran Kabupaten Karimun.
Bupati Karimun Ing Iskandarsyah, mengatakan bahwa FTZ menyeluruh akan mengundang investasi masuk dan akan mempercepat pembangunan daerah.
“Hari ini karimun FTZ hanya beberapa kawasan atau tidak menyeluruh, kami berharap diberikan privilage yang sama seperti Kota Batam, sehingga akan terjadi kemudahan dalam pengawasan pengembangan,” ujarnya Bupati Ing Iskandarsyah usai melaksanakan tarawih di Masjid Al Ikhlas, Kampung Baru Tebing, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, Kamis (27/3) malam.
Lebih lanjut dikatakan Bupati, bahwa Karimun memiliki posisi yang amat strategis di Muara Selat Malaka dan berbatasan langsung dengan perairan Internasional, sehingga itu menjadi modal kuat dan berpotensi.
” FTZ menyeluruh bukan hanya menguntungkan bagi para pengusaha saja, keterbukaan lapangan kerja menjadi peluang di masyarakat. Selain itu FTZ akan berdampak pada iklim ekonomi yang sehat yang akan menambah daya beli masyarakat, jadi UMKM akan mendapat manfaat dari sini,” ujarnya.
Sementara itu, Tokoh masyarakat yang juga Gubernur Kepri 2016-2019 Nurdin Basirun menyatakan dukungan terhadap wacana ini. Karena sewaktu menjabat sebagai Gubernur Kepri, Nurdin berhasil meyakinkan Presiden Jokowi untuk mengubah struktural Kepala BP Batam harus diduduki oleh Wali Kota Batam.
Kep Den (sapaan akrab) juga menambahkan bahwa kita harus berkaca kepada sejarah, dan sejarah menjawab dengan kemajuan Batam hari ini.
” Untuk mempercepat kendali penuh atas pembangunan Karimun, Ex Oficio BP kawasan harus dijabat Oleh Bupati Karimun, sebab tanggung jawab penuh ini harus dibebankan oleh Kepala Daerah,” ujar Nurdin Basirun.
Nurdin menambahkan kepentingan ini untuk menghindari konflik dan akan berpotensi terjadinya pemerintahan yang ganda. Maka dari itu Kepala BP Karimun Harus Dijabat Oleh Bupati Karimun.
Sebelumnya Gubernur Kepri Anshar Ahmad juga sudah menyampaikan wacana ini kepada Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Penyampaian terkait FTZ ini mendapat respon yang positif dan sekarang dalam tahap pengkajian. RED/CW.
