BETANJAK.COM, KARIMUN _ Bupati Karimun Aunur Rafiq mengatakan tidak menandatangani berkas usulan pencairan bantuan operasional dari provinsi Kepri untuk RT RW yang ada di Kabupaten Karimun.
Hal ini ia lakukan karena persyaratan pencairan berupa laporan pertanggung jawaban dari RT RT tidak lengkap semuanya.
” Berkas usulkan dari BPKAD itu tidak dapat saya tanda tangani, karena bantuan dari provinsi itu bukan bantuan insentif, melainkan bantuan operasional RT RW. Sehingga RT RW yang menerima wajib menyatakan laporan pertanggungjawaban penggunaan karena itu bukan untuk belanja RT, tapi belanja kegiatan seperti untuk rapat, beli kue rapat, beli bensin, gotong royong dan lainnya, yang semuanya itu harus ada pertanggung jawabnya. Namun karena pengumpulan surat pertanggung jawaban RT RW tidak semuanya lengkap, sehingga tidak saya tandatangani,” ujar Rafiq
Lebih lanjut dikatakan Rafiq, jika dirinya tetap menandatangani berkas tersebut, tanpa adanya surat pertanggung jawaban dari RT RW, dikawatirkan akan bermasalah di kemudian hari, karena syarat pencairan harus ada pertanggung jawaban dari RT RW terlebih dahulu.
” Kalau berkas ini tetap saya lakukan, nantinya saya yang diperiksa, karena saya yang ngambilnya,karena itu wajib untuk di SPJ kan, Jadi bukan semata-mata kita terima langsung kita bagikan, konsekuensinya RT RW harus mempertanggungjawabkan belanja operasional yang diberikan oleh pemerintah provinsi,” jelas Rafiq, Senin 6 Januari 2024, usai pimpin apel pagi di Halaman Kantor Bupati, Poros, Kabupaten Karimun. RED/CW.
