BETANJAK.COM, PANGKALPINANG — PT TIMAH (Persero) Tbk terus memperkuat dukungannya terhadap kesejahteraan masyarakat nelayan di wilayah operasional perusahaan melalui berbagai program pemberdayaan. Dukungan tersebut mencakup bantuan sarana tangkap, perlindungan sosial, pembangunan infrastruktur penunjang aktivitas melaut hingga upaya menjaga keberlanjutan ekosistem pesisir.
Berbagai program yang dilaksanakan PT TIMAH untuk membantu meningkatkan produktivitas nelayan sekaligus menciptakan lingkungan pesisir yang mendukung keberlanjutan mata pencaharian masyarakat. Upaya ini juga menjadi bagian dari pemberdayaan masyarakat agar potensi ekonomi lokal dapat terus berkembang secara berkelanjutan.
Dukungan terhadap nelayan salah satunya diwujudkan melalui bantuan alat tangkap. Pada 2026, PT TIMAH kembali memberikan bantuan sarana penangkapan ikan kepada kelompok nelayan, di antaranya Kelompok Nelayan Sungai Ulim, Desa Pulau Besar, Kabupaten Bangka Selatan.
Bantuan serupa juga diberikan kepada masyarakat nelayan Kelurahan Sawang, Kecamatan Kundur Barat, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau. Sebanyak 30 jaring ikan untuk membantu nelayan tradisional meningkatkan hasil tangkapan.
Ketua Perkumpulan Masyarakat Nelayan Kelurahan Sawang, Jumari, mengatakan bantuan tersebut sangat membantu nelayan yang sebagian besar masih menggunakan sampan sebagai sarana utama untuk melaut.
“Alhamdulillah, bantuan dari PT TIMAH kami manfaatkan untuk membeli jaring bagi nelayan. Jaring yang dibeli disesuaikan dengan kebutuhan nelayan, yaitu untuk menangkap ikan biang dan ikan lome,” kata Jumari.
Menurut Jumari, kondisi hasil tangkapan yang tidak menentu membuat pendapatan nelayan juga mengalami fluktuasi. Karena itu, bantuan sarana tangkap menjadi berarti bagi nelayan untuk menjaga produktivitas mereka.
“Kalau jaringnya masih baru, ikan lebih mudah masuk ke perangkap. Jadi kami berharap ini bisa membantu meningkatkan hasil tangkapan nelayan,” ujarnya.
Dukungan bagi nelayan tidak hanya diarahkan pada peningkatan hasil tangkapan. PT TIMAH juga memfasilitasi masyarakat nelayan untuk mendapatkan perlindungan sosial melalui kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
Perlindungan tersebut menjadi bagian penting mengingat aktivitas melaut memiliki risiko tersendiri. Dengan adanya jaminan sosial, nelayan dan keluarganya memiliki perlindungan ketika menghadapi risiko dalam menjalankan pekerjaannya.
Selain perlindungan sosial, dukungan juga diberikan dalam bentuk pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menunjang aktivitas masyarakat pesisir.
Di Batu Kodok, Kabupaten Bangka Selatan, misalnya, PT TIMAH membantu pembangunan jalur akses pejalan kaki bagi nelayan. Jalan setapak sepanjang sekitar 100 meter tersebut menjadi akses utama nelayan menuju perahu, terutama ketika air pasang.
Sukur, perwakilan nelayan Batu Kodok, mengatakan keberadaan jalan tersebut membuat aktivitas nelayan menjadi lebih mudah, aman dan nyaman.
“Sejak awal, jalan setapak ini dibangun khusus untuk menyediakan akses bagi para nelayan. Saat air pasang, jalan ini membuat kami lebih mudah, nyaman, dan aman untuk menuju perahu kami,” katanya.
Dukungan infrastruktur juga menjadi penting karena kawasan Batu Kodok berkembang sebagai destinasi wisata. Kondisi tersebut membuat kebutuhan terhadap akses yang tertata semakin meningkat agar aktivitas wisata dan kegiatan nelayan dapat berjalan berdampingan.
Pemberdayaan masyarakat nelayan juga berjalan beriringan dengan upaya menjaga ekosistem pesisir. Sebab, keberlanjutan kehidupan nelayan tidak dapat dilepaskan dari kondisi sumber daya laut.
Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui penebaran kembali kepiting bakau. Pada 16 September 2026, PT TIMAH melalui Divisi Wilayah Kundur bersama Pemerintah Desa Gemuruh dan masyarakat setempat menebar 1.000 kepiting bakau muda di perairan Kundur Barat, Kepulauan Riau.
Restocking kepiting bakau menjadi salah satu upaya untuk membantu menjaga populasi biota pesisir yang memiliki nilai ekologis sekaligus ekonomi bagi masyarakat.
Nelayan Desa Gemuruh, Idris, menyambut baik kegiatan tersebut. Menurutnya, keberadaan kepiting bakau memiliki kaitan dengan kehidupan masyarakat pesisir sehingga populasinya perlu Menurutnya, kepiting bakau memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi sehingga keberlanjutan populasinya berpotensi memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat pesisir.
Ia mengaku mulai merasakan manfaat dari kegiatan serupa yang dilakukan sebelumnya. Saat melaut, nelayan mulai lebih sering menemukan kepiting dengan ukuran yang cukup besar.
“Beberapa waktu lalu kami juga sudah merasakan dampak dari kegiatan ini. Saat melaut, kami sudah sering menemukan beberapa ekor kepiting yang ukurannya cukup besar dan harganya juga cukup ekonomis,” katanya.
Ia berharap bibit kepiting yang kembali dilepas dapat tumbuh dan berkembang biak dengan baik sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dalam jangka panjang.
“Mungkin kegiatan ini akan menuai hasilnya beberapa tahun ke depan. Bibit yang kita lepaskan mudah-mudahan dapat hidup dan berkembang biak dengan baik sehingga nantinya memberikan dampak positif bagi para nelayan di sekitar sini,” ucapnya.
Program serupa menjadi bagian dari upaya pemulihan dan keberlanjutan ekosistem pesisir yang dilakukan PT TIMAH di wilayah operasionalnya. Selain restocking kepiting bakau, perusahaan juga menjalankan program penanaman mangrove, restocking cumi di perairan Pulau Bangka, serta pengembangan fishing ground dan coral garden.
Dukungan terhadap masyarakat pesisir juga menyentuh aspek kehidupan lainnya. PT TIMAH bersama Polres Karimun, misalnya, memberikan bantuan Rumah Tinggal Layak Huni (RTLH) kepada Irwan, seorang nelayan di Desa Bukit Senang, Kecamatan Kundur Barat.
Beragam dukungan tersebut menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat nelayan tidak hanya berkaitan dengan peningkatan hasil tangkapan, tetapi juga menyentuh aspek perlindungan sosial, fasilitas pendukung, kondisi tempat tinggal serta keberlanjutan lingkungan pesisir.
Pada 2025, PT TIMAH juga menyalurkan bantuan kepada belasan kelompok nelayan yang tersebar di wilayah operasional perusahaan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Riau dan Kepulauan Riau. (*)
