BETANJAK.COM, KARIMUN_ Kejaksaan Negeri Karimun melakukan penahanan terhadap Kades Sugie berisial M dan tokoh masyarakat berinisial Dj.
Ekspos pengungkapan kasus ini dipimpin langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Denny Wicaksono didampingi oleh Kasi Pidsus Dedi Januarto Simatupang dan Kasi Intel Herlambang Adhi Nugroho, Rabu 29 Oktober di Kantor Kejaksaan Negeri Karimun.
Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Denny Wicaksono mengatakan penahanan terhadap kedua tersangka tersebut dilakukan karena yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana korupsi Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah ( SKPT) atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah ( Sporadik) di desa Sugie ,Kecamatan Sugih Besar, Kabupaten Karimun tahun 2023_2024.
”Pada hari ini, Rabu tanggal 29 Oktober 2025, Tim Penyidik Bidang Tindak Pidana
Khusus Kejaksaan Negeri Karimun melakukan penahanan terhadap 2 Tersangka yaitu Tersangka Inisial M dan Inisial Dj, berdasarkan Surat Perintah Penetapan Tersangka Atas Penyidikan sebagaimana Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Karimun Nomor : PRINT-03/L.10.12/Fd.2/09/2025 Tanggal 24 September 2025. Bahwa sebelumnya Tersangka M dan Tersangka Dj telah diperiksa sebagai saksi dan berdasarkan hasil pemeriksaan disimpulkan telah cukup bukti bahwa yang bersangkutan dapat ditingkatkan status dari saksi menjadi Tersangka,”ujar Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, Denny Wicaksono.
Lanjut Kajari, para Tersangka disangkakan dengan Pasal 9 jo Pasal 15 jo Pasal 12 huruf a jo Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
”Kasus ini bermula pada akhir tahun 2023, terdapat investor yang memerlukan lahan sesuai izin dan rencana kegiatan usaha di Desa Sugie, kemudian timbul dibenak Tersangka Dj untuk mengajak masyarakat Sugie yang merupakan kelompoknya melakukan pengurusan Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK). Dimana Tersangka Dj mengajukan kepada Tersangka M selaku Kepala Desa namun tidak direspon karena kedua tersangka sudah lama ada masalah pribadi sehingga Tersangka Dj melalui Saksi Salim yang mengenal tersangka M menemui M agar mau menerbitkan Surat Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dengan diimingi janji dari tersangka Dj akan mendapatkan keuntungan jika Surat Sporadik tersebut terbit. atas hal tersebut tersangka M mau menerbitkan Surat Sporadik tanpa melakukan verifikasi terlebih dahulu dan pengukuran sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak dilakukan pencatatan pada buku register secara sah, bahkan diketahui dan disadari oleh tersangka M dan tersangka Dj,bahwa masyarakat yang namanya tercantum dalam Sporadik tersebut tidak pernah menguasai lahan dan tidak mengetahui lokasi lahan tersebut. Selain itu beberapa orang
diluar desa sugie dipergunakan KTP dan KK nya oleh Dj untuk memperoleh Alas Hak Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut. Lahan yang diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tersebut diketahui juga merupakan Mangrove lebat dan diantaranya diduga merupakan Kawasan hutan,” jelas Kajari
Adapun jumlah Sporadik yang sudah diterbitkan sebanyak 44 sporadik.
”Terhadap kedua tersangka dilakukan penahanan di Rutan Kelas II B Tanjung
Balai Karimun untuk 20 hari kedepan, penahanan tersebut didasarkan pada alat bukti yang cukup dan alasan penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat 1 dan Ayat 4 huruf a KUHAP,” ujar Kajari.
Penegakan Hukum yang dilakukan Kejaksaan Negeri Karimun ini sebagai perwujudan perintah harian Jaksa Agung dalam hal mendukung Asta Cita pemberantasan tindak pidana korupsi yang juga berorientasi pada hajat hidup orang banyak dan perbaikan tata kelola, khusunya dalam perkara ini semoga dapat menjadi pembenahan Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Karimun dalam hal penertiban pengelolaan administrasi pertanahan yang adil,profesional dan taat aturan serta memperhatikan hak dan rasa keadilan masyarakat dalam administrasi pertanahan termasuk terjaganya kelestarian kawasan mangrove, sehingga kedepannya dengan Tertib dan Taat Hukum pengelolaan Administrasi Pertanahan oleh Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten Karimun dapat menumbuhkan iklim investasi di Kabupaten Karimun. (*).
